GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207). Sebagai manifestasi akselerasi program penataan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta adanya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk kependudukan secara Nasional dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011.

Eksistensi dinas ini menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Fokus utama dari pelayanan administratif/administrasi kependudukan meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan Kegiatan pendaftaran penduduk, meliputi; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kegiatan pendaftaran penduduk meliputi penerbitan KK, KTP, mutasi penduduk, pengelolaan database kependudukan, pencatatan dan penerbitan surat keterangan kependudukan, penerbitan KIK (Kartu Identitas Kerja) dan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) kegiatan pencatatan sipil berupa; pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kematian, pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi yang bukan beragama islam, pencatatan dan penerbitan akta perceraian bagi non muslim, pencatatan dan penerbitan akta pengangkatan anak, pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak sedangkan Kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK merupakan alat untuk memfasilitasi pengelolaan database kependudukan, penerbitan NIK, dan penerapan e-KTP.

Berikut ini adalah informasi pelayanan yang kami lakukan di Disdukcapil :

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Daerah KOTA CIMAHI Nomor 04 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KOTA CIMAHI Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah KOTA CIMAHI Nomo 08 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan

1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil
b. Melaksanaan kebijakan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil
c. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kependudukan dan pencatatan sipil
d. Melaksanaan administrasi Dinas lingkup kependudukan dan pencatatan sipil
e. Melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya