Cimahi – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi melaksanakan pengecekan biometrik dan penelusuran data kependudukan terhadap warga terlantar yang sedang mendapatkan perawatan di RSUD Cibabat Kota Cimahi, Kamis (29/1/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting agar warga terlantar dapat memperoleh penanganan lanjutan secara tepat, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun layanan sosial, berdasarkan data kependudukan yang akurat.

Proses Penelusuran Identitas

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kota Cimahi bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pihak RSUD Cibabat, serta unsur kewilayahan setempat. Koordinasi lintas sektor tersebut dilakukan agar proses penelusuran identitas dapat berjalan cepat, tepat, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.

Petugas Disdukcapil Kota Cimahi melakukan pemasangan alat pengecekan biometrik serta menelusuri data kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan untuk mengetahui status kependudukan dan asal wilayah warga yang bersangkutan.

Hasil Penelusuran di Lapangan

Warga terlantar yang ditemukan di wilayah Pasar Atas Kota Cimahi awalnya belum dapat diidentifikasi melalui pengecekan biometrik karena belum pernah melakukan perekaman KTP-el. Melalui koordinasi lanjutan dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kota Cimahi serta penelusuran data kewilayahan, Disdukcapil Kota Cimahi berhasil menemukan identitas dan asal keluarga warga tersebut di wilayah Kelurahan Citeureup.

Setelah data kependudukan dipastikan, Disdukcapil Kota Cimahi melakukan penertiban dokumen kependudukan berupa perekaman KTP-el dan penerbitan Kartu Keluarga (KK). Kejelasan identitas tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait untuk mendaftarkan yang bersangkutan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, sehingga yang bersangkutan dapat memperoleh jaminan kesehatan dan perawatan medis lanjutan di RSUD Cibabat.

Hadir untuk Memastikan Hak Identitas

Melalui kegiatan ini, Disdukcapil Kota Cimahi menegaskan perannya dalam memastikan setiap warga memiliki hak atas identitas kependudukan, termasuk warga dalam kondisi rentan. Kejelasan data kependudukan menjadi fondasi penting agar setiap warga dapat memperoleh layanan publik secara adil dan tepat sasaran. Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat guna memastikan penanganan warga terlantar dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

(sr)